Jurnal Akhir Tahun (JAT) Inhides 2025 merupakan catatan kritis Institute for Human and Ecological Studies (Inhides) atas kondisi sosial-ekologi Gorontalo sepanjang tahun 2025.
JAT ini disusun dari kompilasi berbagai sumber—mulai dari pemberitaan media, laporan, jurnal, siaran pers, hingga hasil penelitian lapangan—untuk merespons tiga isu utama yang saling bertaut: konflik agraria dan krisis sumber daya alam, kondisi HAM dan demokrasi lokal, serta bencana ekologis.
Berbagai peristiwa yang terjadi tidak dilihat secara terpisah, melainkan sebagai rangkaian proses struktural yang membentuk krisis Gorontalo hari ini.
Pada isu konflik agraria dan krisis sumber daya alam, JAT menyoroti masifnya ekstraktivisme melalui pertambangan emas, perkebunan sawit, dan Hutan Tanaman Energi (HTE). Sepanjang 2025, perluasan PETI dan aktivitas korporasi tambang, ekspansi sawit yang sarat masalah perizinan dan penguasaan lahan, serta deforestasi terencana atas nama transisi energi hijau telah mempersempit ruang hidup masyarakat.
Dampaknya mencakup pencemaran lingkungan, krisis air bersih, malaria, deforestasi, ketimpangan penguasaan tanah, hingga konflik agraria, yang kerap direduksi negara sebagai persoalan administratif atau pelanggaran hukum biasa, tanpa melihat relasi kuasa dan struktur produksi yang melatari kerusakan tersebut.
Pada bagian HAM, demokrasi, dan bencana ekologis, temuan kami menunjukkan bahwa krisis ekologis berjalan beriringan dengan menyempitnya ruang sipil. Sepanjang 2025, Inhides mencatat lemahnya perlindungan hak korban, marjinalisasi kelompok rentan, represivitas aparat terhadap mahasiswa, kerentanan jurnalis, hingga ancaman kebebasan sipil di tengah penguatan peran militer. Pada saat yang sama, bencana ekologis terjadi hampir sepanjang tahun sebagai konsekuensi kebijakan pembangunan dan ekspansi ekstraktif yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
Secara keseluruhan, JAT Inhides 2025 menegaskan bahwa krisis Gorontalo bukan peristiwa insidental, melainkan akibat pilihan pembangunan yang abai terhadap keadilan ekologis, HAM, dan demokrasi, sehingga menuntut perubahan arah kebijakan yang mendasar dan berpihak pada rakyat.